BETARA.ID, Jambi – Puluhan orang yang merupakan perwakilan dari sejumlah Perguruan Tinggi di Kota Jambi melakukan aksi orasi di depan Kantor DPRD Provinsi Jambi, Selasa (27/9/2022).
Masa aksi yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah X–C Jambi ini, melakukan orasi yang bertujuan untuk memperjuangkan aspirasi mereka terkait kebijakan Pendidikan Tinggi. Aksi ini sendiri setidaknya diikuti oleh 12 perwakilan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di Provinsi Jambi.
Ketua APTISI Jambi yang juga merupakan orator aksi, Filius Chandra menyampaikan beberapa aspirasi mereka di depan Kantor DPRD Provinsi Jambi yang diantaranya ialah Pembatalan RUU (Rancangan Undang-undang) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Selain itu, mereka juga menuntut pembubaran Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), yang dianggap hanya berorientasi pada bisnis dan mematok biaya pengurusan akreditasi yang dirasa cukup mahal.
Kemudian Filius mengungkapkan kondisi apabila PT gagal dalam melakukan pengurusan akreditasi, dimana akan ada biaya lagi yang harus ditanggung PT.
“Belum lagi, kalau datang (asesor, red), mempersiapkan segala sesuatu, tidak mudah untuk akreditasi,” ujarnya.
Disamping itu, Filius Chandra juga mengungkapkan bagaimana diskriminasi yang dirasakan selama ini oleh Perguruan Tinggi Swasta selama ini di Provinsi Jambi.
“Selama ini diskriminasinya sangat kuat, namun perhatian terhadap kita (PTS, red) sangat kurang, sementara kita dituntut untuk terus bekerja sesuai azas yang ada, jika kita melenceng sedikit nanti disanksi tidak bisa diwisuda (meluluskan, red),” ungkapnya.
Tidak hanya itu, ia juga mengatakan dari dana APBN untuk pendidikan yang mencapai 20 persen, hanya sedikit yang diberikan ke PTS, itupun harus dengan bersaing dengan PTS besar yang ada di tempat lain seperti di Pulau Jawa.
“Kita Perguruan Tinggi (Swasta, red) taat azas, kalau tidak, tidak bisa meluluskan, tidak bisa mewisuda Mahasiswa,” tutur Filius.
Filius juga mengungkapkan, dirinya yang merupakan salah satu pengurus APTISI Pusat sering melakukan audiensi dengan Kementerian, namun tidak ada hasil perihal kegalauan yang ada selama ini.
“Hari ini kami sepakat Se-Indonesia untuk menyampaikan aspirasi ini, agar Pemerintah khususnya Presiden Jokowi, mendengarkan,” tutupnya.(Nil)
Komentar