BETARA.ID, Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi membantah soal Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang disebut terancam tidak bisa dicairkan.
Jubir Pemprov Jambi Ariansyah mengatakan bahwa pernyataan itu merupakan “disinformasi” (informasi keliru, dibuat seolah-olah benar dengan maksud dan tujuan tertentu)
“Hati-hati keliru, seolah benar. Sebab sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah itu ada mekanismenya,” ujar Ariansyah, Jumat (18/10/2024).
Dijelaskan Ariansyah, bahwa pembayaran TPP itu berbeda dengan pembayaran gaji.
Jika gaji dibayar lebih dulu baru bekerja, sebaliknya TPP bekerja lebih dulu baru bisa dibayarkan sesuai hitungan kinerja.
“TPP dibayarkan sesuai tingkat kedisiplinan dan pembayarannya mulai minggu ketiga. TPP juga berdasarkan kinerja, sehingga tingkat kehadiran mempengaruhi besaran yang akan diterima ASN melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD),” ujarnya.
Kendati demikian, Ariansyah menyatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait pencairan TPP termasuk kegiatan lainnya yang belum berjalan. Sebab, evaluasi Mendagri soal APBD-Perubahan 2024 sudah selesai.
“Saat ini TPP memang dibayarkan agak terlambat karena, APBD-P baru selesai di evaluasi Kemendagri kemarin, dan hari ini baru saja nomor register APBDP keluar, selanjutnya nanti proses penandatangan DPA APBD Perubahan, semuanya bisa berjalan seperti biasa,” katanya.(*)
