Oleh: Musri Nauli
Didalam suatu kesempatan di acara, Pidato Al Haris sebagai Gubernur Jambi sebagai Keynote Speaker di pidatonya sempat menyinggung kinerja SKPD teknis. Terutama target capaian dan serapan program Bio Carbon Fund.
Dengan tanpa basa-basi, Al haris sebagai Gubernur Jambi menyebutkan dua SKPD teknis. Terutama Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
Sayapun kaget. Pidato sekaligus kritikan langsung Al Haris menjadikan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan dan capaian serapan program Bio Carbon Fun.
Tidak salah kemudian. Pidato Al Haris yang menyentak publik Kembali menjadi sorotan tajam terhadap kinerja SKPD teknis.
Sebagaimana yang telah disampaikan diberbagai forum, Al Haris sebagai Gubernur Jambi telah mencanangkan Provinsi Jambi sebagai pelaksanaan program Bio Carbon Fund. Kerjasama KLHK dengan World Bank.
Sebagai Provinsi yang diunggulkan dan menjadi pilot project capaian penurunan rendah emisi dan serapan karbon, Provinsi Jambi sedang dilirik dan dibicarakan diberbagai forum nasional dan internasional.
Bak “kembang Desa”, kecantikan se antero menjadi pembicaraan. Menjadi pembicaraan paling hangat ditengah gemuruh isu-isu perubahan iklim.
Ditengah dukungan internasional dan menempatkan Jambi sebagai “primadona” baru dalam kancah global dan internasional, konsentrasi Al Haris yang membawa Provinsi Jambi harus didukung seluruh perangkat SKPD teknis.
Tidak salah kemudian setahun berlalu, Al Haris sebagai Gubernur Jambi memberikan perhatian penuh terhadap capaian kinerja dan serapan program bio carbon Fund.
Setahun sudah berlalu. Tahun 2022 pun usai. Memasuki Tahun 2023. Tahun menjadikan kesempatan menilai program-program pelaksanaan Bio Carbon Fund.
Provinsi Jambi adalah Provinsi didalam Program Bio Carbon Fund. Bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Untuk tahun 2022, mendapatkan hibah Anggaran sebesar 32 milyar. Dengan hibah terbesar untuk Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sebesar 7 milyar dan KPH sebesar 10 milyar.
Namun didalam akhir tahun 2022, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang mendapatkan dukungan pendapatan hingga 7,1 millyar namun hanya mampu menyerap 1,5 milyar (22 %).
Sedangkan KPH bervarias. Dari total 10 milyar untuk KPH hanya terserap 5 milyar. Terendah KPH Merangin 16 %, dan tertinggi KPH Tanjabbar sebesar 47%.
Begitu juga Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Dari total anggaran 3,5 milyar namun baru mampu diserap 1,3 milyar (37%).
Sedangkan Bappeda mampu menyerap hingga 87,5% dari 3,3 milyar.
Dengan melihat capaian serapan anggaran menjadikan penilaian tersendiri bagi Gubernur Jambi didalam menilai kinerja Kepala Dinas.
Diberbagai kesempatan, Gubernur Jambi sering menyampaikan penilaian kinerja Kepala Dinas.
Dengan berakhirnya tahun 2022 dan capaian program yang telah disusun dan menjadi salah satu unggulan program Gubernur Jambi yang menjadikan Provinsi Jambi didalam program Bio Carbon Fund.
Namun melihat kinerja capaian dan serapan program bio carbon Fund menjadi Catatan tersendiri didalam evaluasi kinerja SKPD teknis.
Sebagai Gubernur Jambi, mempercepat serapan program bio carbon fund sekaligus memantau kinerja para SKPD teknis tidak salah kemudian “sempritan” dan “pidato” yang disampaikan menjadi warning didalam pelaksanaan kinerja tahun 2022.
Dan evaluasi menyeluruh mutlak dilakukan.. Berkejaran waktu dengan tahun 2023.
Selamat bekerja, Pak Gub.
(Penulis merupakan advokat yang tinggal di Jambi)
Komentar