BETARA.ID, Kota Jambi – Kapasitas fiskal yang masih terbatas seharusnya mendorong Walikota Jambi bisa memprioritaskan pembangunan untuk hal urgen dan mendesak, yang menjawab permasalah kota. Infsatruktur yang menjadi kebutuhan bagi pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan di berbagai wilayah kelurahan, bukan hanya berorientasi proyek semata.
Rendahnya kemampuan fiskal daerah ini juga menunjukan pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata. Hal ini terlihat dari konsentrasi pembangunan yang masih terkuras untuk belanja rutin ditambah pembangunan infrastruktur yang meminjam ke PT. SMI membuat terbatasnya sumber pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Jambi.
“APBD tahun 2022 ini kemampuan fiskal Kota Jambi makin terbatas baik karena realisasi PAD yang tak tercapai ataupun juga karena efek pinjaman PT. SMI yang harus dikembalikan, padahal tahun sebelumnya pemkot tampil gagah mengumunkan ke publik APBD mencapai 2,1 triliun, padahal 400 miliarnya dana pinjaman yang dihitung pemasukan, bukan pada pos pembiayaan, karena bentuknya penerimaan yang harus dibayar, dari sini saja perhitungan APBD tidak riil, tidak informatif,” ungkap Dr. Noviardi Ferzi Pengamat Ekonomi kenamaan Provinsi Jambi (16/4/22) kemarin.
Selanjutnya akademisi ini mengatakan pendapatan Kota Jambi yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur masih sangat bergantung pada dana transfer. Tapi, solusinya jangan sampai meminjam, karena ini membebani anggaran tahun berikutnya.
Apalagi menurut Noviardi pinjaman yang dilakukan Pemkot Jambi ke PT. SMI bukan digunakan proyek pembangunan infrastruktur prioritas, kebanyakan hanya untuk membangun yang tidak menjawab persoalan perkotaan banjir, ketiadaan konektkvitas transportasi, pengangguran, kemiskinan dan lainnya.
“Kita bayangkan pemkot berhutang tapi digunakan bukan untuk hal yang urgen mendesak, contoh membangun terminal Rawasari, padahal kondisi angkutan kota kita sudah hampir mati, tak banyak lagi angkot yang operasi disana, sedangkan dana yang digunakan 15 miliar, pedestrian 25 miliar, mending dana ini untuk menata sistem drainase agar tak banjir,” ungkapnya dengan nada bertanya.
Dengan ketergantungan Pemerintah Daerah (Pemda) atas dana transfer dari pemerintah pusat, dengan APBD yang tersandera belanja rutin ditambah pinjaman PT. SMI, maka sudah dapat dipastikan Walikota akan sulit memaksimalkan pembangunan dan pemerataan pertumbuhan, kalaupun terkesan ada pembangunan, hanya lampu kelap – kelip dan cat warna warni, dipoles pemberitaan pencitraan yang mengangkangi nalar. (Fey)
Komentar