BETARA.ID, Jambi – Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohd Rendra Ramadhan Usman, mendorong Pemerintah Provinsi Jambi memperoleh Proyek Strategis Nasional (PSN) dari pemerintah pusat di tahun 2026.
Dikatakannya, pemerintah daerah memang tidak bisa berbuat banyak karena PSN menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Namun Rendra menyarankan agar ada inisiatif yang lebih kuat lagi dari pemerintah daerah untuk “menjemput bola”.
“Harus ada yang jemput bola. Partai bapak gubernur kita (PAN) adalah partai pengusung bapak Presiden. Semoga bapak gubernur bisa segera berkoordinasi ke pemerintah pusat,” ujar Rendra, usai mengikuti rapat paripurna pelantikan Samsul Riduan sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, kemarin, Kamis (13/03/2025).
Rendra menggarisbawahi potensi besar yang dimiliki Provinsi Jambi masih bergantung pada daerah lain untuk mengekspor produk.
Menurut Rendra, hal itu justru menjadi keuntungan bagi provinsi lain.
Luas perkebunan sawit mencapai sekitar 1,1 juta hektar dan ekspor crude palm oil (CPO) masih harus melalui pelabuhan Dumai di Provinsi Riau. Berimbas negatif terhadap harga tandan buah segar sawit yang ditanam petani.
Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur merupakan penghasil komoditas laut udang ketak, sebagian hasilnya untuk konsumsi pasar ekspor.
Selain itu, pinang betara memiliki reputasi sebagai salah satu pinang terbaik di dunia.
Begitu juga kopi-kopi yang ditanam di Kerinci, Merangin dan Tanjung Jabung Barat serta kayu manis yang sudah menembus pasar dunia, yang masih melalui pelabuhan Teluk Bayur di Kota Padang, Sumatera Barat dan Belawan di Medan, Sumatera Utara.
Rendra berpendapat, jika ekspor produk unggulan itu dapat dilakukan langsung melalui pelabuhan di Jambi, memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Alangkah naifnya Provinsi Jambi hanya menonton barang-barangnya harus transit ke daerah lain sebelum akhirnya diekspor. Seharusnya Jambi bisa, sebagai daerah strategis secara geografis dekat dengan negara-negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia,” katanya.
Rendra menyayangkan khusus pada tahun 2025, Provinsi Jambi tidak mendapat kucuran PSN. Jambi bagian integral dari Indonesia seharusnya bisa mendapatkan porsi tersebut.
“Jambi bagian dari negara Indonesia,” tegas Rendra. (*/rdi)
Komentar