Oleh: Dr. Noviardi Ferzi
Kaum borjuis kembali melihatkan egonya, ditengah ketimpangan Kota Jambi yang masih melebar mereka tetap saja mempertonton hidup mewah. Buktinya, meski sebagian warganya hidup susah, masih ada pemimpin yang tumpul nuraninya, menggelar event motor gede atau moge dari dalam dan luar negeri dalam acara International Motor besar.
Borjuis adalah sebuah kelas sosial dari orang-orang yang dicirikan oleh kepemilikan modal dan kelakuan yang terkait dengan kepemilikan tersebut. Mereka adalah bagian dari kelas menengah atau kelas usahawan, dan mendapatkan kekuatan ekonomi dan sosial dari pekerjaan, pendidikan, dan kekayaan.
Tentu dalam kacamata kapitalis dan golongan pemujanya, tak ada yang salah dari event motor gede tersebut, toh ini sebatas hoby, lagian motor punya mereka, uang juga milik sendiri, malahan dengan sedikit retorika mereka akan beralasan event ini akan mendongkrak ekonomi kota Jambi.
Alasan ini sebenarnya absurd, sangat bisa diperdebatkan. Efek ganda yang diklaim pemerintah kota itu hanya sebuah teori yang akan berlaku jika asumsinya terpenuhi (Cateris Paribus).
Asumsinya, event tiga hari dengan jumlah peserta kurang lebih 1000 orang, dibanding volume ekonomi yang ada tidak akan berdampak pada ekonomi lokal, kecuali ekonomi sektoral, itupun relatip kecil.
Betul, ada beberapa sektor usaha yang mendapat tambahan pendapatan seperti perhotelan dan restoran. Tapi sekali lagi, ini tidak bisa diartikan sebagai efek menyeluruh (simultan) bagi ekonomi warga kota. Sebagian besar mereka tetap jadi penonton dari aksi hedon kaum borjuis tersebut. Jadi, asumsi itu tidak terpenuhi.
Bila secara ekonomi dampaknya kecil, ibarat membuang se ember garam di lautan, namun tidak untuk ukuran trust publik value. Ada nilai – nilai kepercayaan publik yang tergerus, saat mereka ber moge ria, warga miskin masih berkutat akan kebutuhan primernya. Terdapat nilai keadilan yang terusik.
Maka karena itu, event yang dihelat ini tergolong kurang sensitip, miskin empati pada warga kota yang masih berkutat dengan masalah sosial perkotaan.
Realitas hari ini di Kota Jambi puluhan ribu warga masih miskin, ribuan rumah yang masih tergenang banjir dadakan jika hujan, ribuan warga yang hidup susah karena upah minimum yang kecil, bahkan ribuan warga kota yang heran ketika sarana transportasi sikoja menghilang tiba – tiba. Walhasil Kota Jambi hari ini menjadi kota yang tidak memiliki angkutan umum lagi. Dalam berbagai situasi minor inilah, event itu dilaksanakan.
Patut di duga, ini terjadi karena kurangnya empati dari sang pemimpin. Menepikan nurani agar tampil gagah – gagahan, tanpa rasa malu mengeber mesin mogenya. Mempertontonkan gaya hidup mahal ditengah warganya yang miskin. Sebuah perilaku yang tak menunjukkan sensitivitas sosial pada nasib masyarakat kecil.
Bagi orang awam, Motor Gede dikenal dengan tampilan fisik bongsor, kapasitas mesin besar, deru suara yang khas, serta harga yang melangit merupakan beberapa ciri umum kuda besi yang sering disebut dengan nama moge atau motor gede.
Moge sejatinya masih asing bagi masyarakat Jambi. Hal ini lumrah karena moge memiliki banderol harga yang mahal hingga ratusan juta rupiah. Masalah harga inilah yang menghalangi sebagian orang yang tidak memiliki kelebihan finansial untuk membelinya.
Tentu saja, kita sedih melihat tingkah laku pemimpin seperti ini, ditengah kehidupan masyarakat yang masih terhimpit masalah ekonomi, mereka malah mempertontonkan kebijakan yang tak berempati gaya pada kesusahan masyarakatnya.
Dalam kajian psikologi Empati adalah kemampuan untuk memahami perspektif atau pandangan dari orang lain, seolah-olah kamu menempatkan diri sendiri pada posisi orang lain dan merasakan apa yang orang lain rasakan. Kemampuan ini sebenarnya sangat diperlukan dalam berhubungan dengan orang lain. Apalagi bagi seorang pemimpin.
Di tengah masyarakat masih berjuang meningkatkan kebutuhan rumah tangga mereka, sang walikota malah sibuk mengelar event motor gede yang bertolak belakang dengan kondisi sebagian sosial ekonomi warganya, bukan hanya jauh kepentingan masyarakat, tapi perilaku ini mencerminkan pola pikir yang acuh pada perasaan publik.
Naifnya, sang Walikota sendiri beranggapan acara tersebut bisa menghibur masyarakat Kota Jambi, dengan melihat rombongan motor besar di jalanan Kota Jambi. Jadi menurutnya, warga akan suka ria dengan melihat aksinya bermotor dengan kaum borjuisnya tersebut. Seolah ia lupa kondisi warganya yang masih banyak berada dalam himpitan ekonomi. Maaf pak wali, warga bukan etalase dari hoby mahal kaum borjuis.
Perilaku borjuis ini menjadi anomali jika melihat masyarakat miskin di Kota Jambi yang masih tinggi. Tahun 2020 lalu saja kemiskinan meningkat sebanyak 0,15 persen dari tahun 2019, yakni dari 8,12 persen menjadi 8,27 persen pada 2020. Jika ada 279,86 ribu orang miskin di Provinsi Jambi, 50 ribunya ada di Kota Jambi.
Selain kemiskinan tingkat pengangguran kota Jambi di 2021 naik menjadi10,6 persen. Ini perlu perhatian, karena biasanya pengguran di kota tidak pernah sampai dua digit, akibat pandemi banyak warga kota yang kehilangan pekerjaan.
Lepas dari masalah di atas, ber moge ria ibarat melintas di etalase kemiskinan sebagian warga kota. Dalam hal ini keberpihakan Walikota pada masyarakat harus dipertanyakan berbagai kalangan. Dalam hal penangganan pandemi COVID-19, misalnya, di tahun pertama pandemi 2020, pemkot hanya merecofusing 58 milyar, lalu tahun 2021, sebesar 76 milyar.
Angka ini sangat kecil jika dibandingkan kabupaten kota lain, seperti Muaro Jambi yang merecofusing 78, 8 miliar, Tanjabbar 101 miliar dan lainnya. Dana ini pun hanya dipotong dari dana perjalanan dinas dan TPP dan serta biaya pakaian. Sedangkan untuk infrastruktur dan program mercusuarnya nyaris tak tersentuh. Ini hanya contoh tambahan bagaimana keberpihakan Walikota kecil sekali untuk masyarakat. Dalam situasi krisis sekalipun.
Kini dengan pertumbuhan ekonomi yang masih mengalami perlambatan semestinya fokus pemerintah kota Jambi membantu recovery ekonomi warga bukan hanya program wah, mercusuar, hoby segelintir kelas atas untuk gagahan narsistik.
Dalam hal ini saya teringat ungkapan Max DePree yang mengatakan, ” Tanggung jawab pertama seorang pemimpin adalah mendefinisikan realitas. Terakhir adalah mengucapkan terima kasih. Di antaranya, pemimpin adalah seorang hamba.”
Namun, hari ini, seolah kita melihat mereka tampil bagai kelas atas yang mengingkari realitas tanpa berterima kasih pada masyarakat.
(Penulis merupakan warga Kota Jambi)
Komentar